topmetro.news – Belakangan ini ramai pro-kontra pembelian mobil dinas baru Bupati Humbahas jenis Toyota Landcruiser Prado senilai Rp1.925.000.000.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pembelian tersebut telah diminta dibatalkan. Namun karena alasan sudah terjadi kontrak dengan pihak penyedia barang, maka pembelian tidak bisa batal. Sehingga, masyarakat menilai Bupati telah melakukan pembohongan publik.
Soal ini pun dapat tanggapan dari akademisi Universitas Negeri Medan (Unimed) Dr Dion Sihombing (foto) dan Ketua DPC PBB Humbahas Korban Purba SPd, secara terpisah, Rabu (15/12/2021).
Dr Dion Sihombing yang juga dosen Fakultas Ekonomi ini menyebut, kebijakan Bupati Dosmar untuk membatalkan pembelian mobil dinas sudah tepat. Dosmar, menurutnya, memiliki hati nurani di saat pandemi.
” Langkah upaya untuk pembatalan itu telah dilakukan Bupati. Dan sudah juga menyurati pihak rekanan untuk pembatalan pembelian. Namun karena alasan sudah terjadi kontrak, pembelian mobil dinas dengan pihak penyedian barang dan itu tidak dapat dibatalkan maka mobil dinas tetap harus dibeli. Jadi, jelas tidak ada pembohongan publik. Dan perlu masyarakat harus berpikir jernih dan menerima,” kata Dion.
Aspirasi Masyarakat Humbahas
Lebih lanjut, katanya, Bupati Dosmar telah mendengar aspirasi masyarakat Humbahas untuk membatalkan rencana pembelian mobol dinas. Dan, langkah upaya untuk pembatalan itu telah berlangsung.
Terlebih lagi, penjelasan dari Sekda Humbahas cukup sudah membantu masyarakat dengan meluruskan persoalan. Yakni, kenapa mobil dinas tetap harus dibeli.
“Jadi, kiranya penjelasan itu dapat membantu masyarakat Humbang Hasundutan untuk tidak berpolemik lagi soal mobil dinas Bupati. Niat baik Bupati mendengar aspirasi masyarakat sudah ada. Walau tetap dibeli karena sudah kontrak pembelian, pantas juga dihargai niat baik Bupati ini,” katanya.
Meski demikian, ia berpesan Pemkab Humbahas ke depannya agar lebih cermat mengambil keputusan dengan menyesuaikan kepada situasi di tengah-tengah masyarakat.
“Kita harap ke depannya tidak terulang lagi. Dan, hal inilah jadi pelajaran berharga ke depannya,” ucapnya.
Bukan Pembohongan Publik
Ketua DPC PBB Humbahas Korban Purba juga menyampaikan hal senada. Menurutnya, bahwa dalam ucapan Bupati Dosmar tidak ada pembohongan publik.
“Pembelian mobil dinas baru Bupati sebenarnya hal wajar. Saya sebagai warga Humbang Hasundutan sangat setuju dengan ketransparan Pemkab Humbang soal pembelian. Dan, saya rasa tidak ada pembohongan publik di sini,” ucapnya.
Menurutnya, seharusnya masyarakat tidak tergiring opini. Sebab tidak ada yang salah dalam pembelian mobil dinas baru untuk Bupati. Apalagi, tujuan pembelian tersebut bukanlah untuk rekreasi. Melainkan kelancaran tugas-tugas kedinasan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Jadi, kita harapkan kepada masyarakat Humbahas untuk tidak mau tergiring opini sekaitan pembelian mobil dinas baru Bupati. Niat, Bupati sudah ada membatalkan. Dan ini bukan pembohongan publik,” tegasnya.
Ia pun berharap, dengan adanya mobil dinas baru Bupati Dosmar dan Wakil Bupati yang merupakan satu paket, dapat berguna sesuai aturan yang berlaku.
“Yang pasti mobil dinas tujuannya bukan untuk rekreasi. Namun untuk menunjang kelancaran tugas tugas kedinasan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
“Di awal Pak Bupati menolak, itu merupakan tindakan yang kurang pas menurut saya. Karena itu kebutuhan pelayanan,” sambungnya.
Ia berharap, dengan adanya mobil dinas bupati/wakil bupati, maka kendaraan untuk kebutuhan masyarakat pun ke depannya bisa menjadi prioritas. Seperti mobil kesehatan. “Bila penting mobil PBB juga,” pinta Korban Purba dengan nada senyum.
“Kalau masalah nominalnya tidak masalah menurut saya. Karena semua sesuai dengan mekanisme dan dengan persetujuan DPR,” tutupnya.
reporter | AfG
